This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Daily Calendar

Follow by Email

Rabu, 30 September 2015

Putusan MK tentang Calon Tunggal dalam Pilkada


MK Putuskan Calon Tunggal Tetap Mengikuti Pilkada Serentak

Selasa, 29 September 2015 | 13:47 WIB
KOMPAS/HERU SRI KUMOROSpanduk minta dukungan dan ajakan menyukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang terpasang di Kantor KPU, Jakarta. Pilkada serentak tahun ini akan diikuti 269 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015.
"Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasan tertinggi di tangan rakyat.
Selain itu, MK menimbang perumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Jadi, syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih.
"Menimbang hak untuk dipilh dan memilih tidak boleh tersandera aturan paling sedkit dua paslon (pasangan calon). Pemilihan harus tetap dilaksanakan meski hanya ada satu paslon," ujar hakim Suhartoyo.
Permohonan tersebut diajukan oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Mereka mengajukan uji materi Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (Baca Effendi Gazali Optimistis MK Hilangkan Diskriminasi soal Calon Tunggal Pilkada(
Pada intinya, para pemohon merasa hak konstitusional pemilih dirugikan apabila pemilihan kepala daerah serentak di suatu daerah mengalami penundaan hingga 2017. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.
Saat ini, ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah itu adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). KPU telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di ketiga daerah itu ditunda hingga pilkada periode berikutnya, yakni 2017.
(Sumber : Nasional.Kompas:http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13474751/MK.Putuskan.Calon.Tunggal.Tetap.Mengikuti.Pilkada.Serentak)

Rabu, 23 September 2015

FORM A1 dan A2 online

Form A1 dan A2 dalam Bentuk Online
Rabu, 23 September 2015
Pukul 15.25



Untuk memudahkan dalam pengisian dugaan pelanggaran, kami menyajikan form A1 dan A2 dalam bentuk online. Setiap Panwascam dapat mengisi form dengan klik link http://goo.gl/forms/0EBrxEq7Lt.
Cantumkan LP apabila merupakan laporan, dan cantumkan TM apabila merupakan temuan. Tata cara mengisi form adalah sebagai berikut:
1. Isikan pada kolom yang tersedia;
2. Klik "continue";
3. Isikan kembali kolom tersebut;
4. Klik "Submit" dan selesai;
5. Setelah mengisi form online, maka mohon bapak/ibu memberitahu melalui FB atau email panwaskota.
Demikan, semoga membantu. Terima kasih

                                                   
                                                 (Setelah selesai, pilih Continue)


(maka akan ke form selanjutnya, isi dan setelah selesai pilih submit)



MK Tegaskan Mantan Terpidana Korupsi Tidak Bisa Ikut Pilkada

MK Tegaskan Mantan Terpidana Korupsi Tidak Bisa Ikut Pilkada

Rina Atriana - detikNews
MK Tegaskan Mantan Terpidana Korupsi Tidak Bisa Ikut PilkadaIlustrasi (ari/detikcom)

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi yang diajukan mantan Gubernur Riau Ismeth Abdullah dan mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa. Gugatan dua mantan narapidana tersebut dianggap tidak substansial. 

"Dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum," kata ketua majelis hakim Arief Hidayat dalam persidangan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (22/9/2015). 

Ismeth dan Gede keberatan dengan aturan orang yang pernah dihukum karena pidana yang diancam 5 tahun atau lebih tidak boleh menjadi calon kepala daerah. Mereka mempermasalahkan Pasal 7 huruf (g) dan (o) UU Pilkada. 

Arief menjelaskan, Ismeth sebagai pemohon merupakan mantan gubernur yang akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Sementara Pasal 7 huruf (o) mengatur seseorang yang menjabat sebagai gubernur tidak dibolehkan mencalonkan diri sebagai wakil gubernut, bupati dan wakil bupati, dan seterusnya. 

"Jika KPU memberikan penafsiran yang berbeda dengan pendapat mahkamah dimaksud, hal itu bukanlah kewenangan mahkamah untuk mengadili dan memutusnya," terang Arief. 

"Dengan demikian, menurut mahkamah dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," imbuhnya. 

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

huruf g. tidak ak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

huruf o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota. 
(rna/asp)
Sumber : http://news.detik.com/berita/3025717/mk-tegaskan-mantan-terpidana-korupsi-tidak-bisa-ikut-pilkada#main

Panwaslu Semarang Mentahkan Lima Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye

Panwaslu Semarang Mentahkan Lima Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye


Ketua Panwas Kota Semarang Muhammad Amin (kiri) didampingi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bekti Maharani dan Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, Parlindungan Manik akan bekerja ekstrakeras untuk mengawasi proses Pilwakot Semarang. Foto: metrosemarang.com/dok
Ketua Panwas Kota Semarang Muhammad Amin (kiri) didampingi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bekti Maharani dan Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, Parlindungan Manik akan bekerja ekstrakeras untuk mengawasi proses Pilwakot Semarang. Foto: metrosemarang.com/dok


METROSEMARANG.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang merilis lima laporan yang masuk ke dalam lembaga tersebut yang diindikasikan pelanggaran dalam Pilwakot. Dari hasil kajian kelima laporan tersebut, tidak ada satupun yang merupakan pelanggaran.
Kelima laporan tersebut yaitu, dugaan pelanggaran pemberian uang oleh pasangan calon (paslon) 1 Soemarmo HS kepada korban kebakaran di Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur pada Senin (31/8) lalu. Pelapor adalah tim kuasa hukum pasangan calon nomor Urut 2, Hendi-Ita.
Ketua Panwaslu Kota Semarang Muhammad Amin memaparkan, dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur kampanye dari kegiatan yang dilakukan oleh Soemarmo. Tidak ada ajakan memilih dan tidak ada juga yang mengenakan atribut paslon maupun partai, baik kaos, simbol, stiker, atau bentuk lainnya yang menunjukkan identitas pasangan calon nomor urut 1.
Kedua, kegiatan Pemberian sejumlah uang oleh H. Supriyadi, S.Sos kepada korban kebakaran di Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara pada Senin (31/8). Dalam kasus ini, pelapor adalah Tim Kuasa Hukum pasangan calon nomor urut 1, Marmo-Zuber.
“Dari hasil klarifikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur kampanye dari kegiatan yang dilakukan oleh H. Supriyadi. Tidak ada ajakan memilih dan tidak ada juga yang mengenakan atribut paslon maupun partai, baik kaus, simbol, stiker, atau bentuk lainnya yang menunjukkan identitas pasangan calon nomor urut 2,” kata Muhammad Amin, Selasa (15/9).
Ketiga, kegiatan pemberian sejumlah uang oleh Hendrar Prihadi dalam reses yang ditumpangi kampanye di Candisari,  pada Senin (31/8). Pelapor adalah Tim Kuasa Hukum Marmo-Zuber.
Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Semarang, Bekti Maharani mengatakan, dari hasil kajian telah memperoleh kesimpulan bahwa pada hari tersebut, kegiatan reses telah diganti oleh jadwal kampanye dialogis Hendi-Ita. Mengenai uang yang dibagikan adalah milik Ediningsih yang bertujuan untuk sedekah saja, tidak ada kaitannya dengan kampanye Hendi-Ita.
Sementara dalam laporan keempat, sambung Muhammad Amin adalah kegiatan penggunaan fasilitas negara pada kegiatan pameran oleh calon wali kota nomor urut 2, Hevearita Gunaryanti, di atrium lantai 1 Java Mall. Pelapor, Tim Kuasa Hukum Marmo-Zuber.
Panwas menyimpulkan bahwa tidak ada unsur kampanye dan penggunaan fasilitas Negara oleh Hevearita Gunaryanti. Hevearita dalam kegiatan tersebut sebagai tamu undangan yang memang sudah dijadwalkan dari Januari 2015.
“Dalam sambutannya tidak ada unsur kampanye dan pihak yang menemani tidak menggunakan identitas atau atribut paslon nomor urut 2 tersebut,” lanjut Bekti.
Laporan kelima adalah kegiatan menjanjikan modal oleh Hendrar Prihadi  kepada PKL Tlogosari di rumah DR Ngadino, Jalan Majapahit, Semarang, pada 31 Agustus 2015. Pelapor lagi-lagi Tim Kuasa Hukum pasangan calon Marmo-Zuber.
Dari hasil Klarifikasi dan kajian Panwas Pemilihan Kota Semarang telah memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada unsur menjanjikan modal oleh Calon Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam kegiatan tersebut. Hendrar Prihadi hanya memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan. (ade)
Sumber :http://metrosemarang.com/panwaslu-semarang-mentahkan-lima-laporan-dugaan-pelanggaran-kampanye

Hendi-Ita Sudah Temui Panwaslu untuk Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kampanye

Hendi-Ita Sudah Temui Panwaslu untuk Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kampanye



Ketua Panwaslu Kota Semarang Muhammad Amin Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Ketua Panwaslu Kota Semarang Muhammad Amin
Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

SEMARANG – Pasangan calon Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti (Hendi-Ita) sudah menemui Panwaslu Kota Semarang untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kecurangan saat kampanye Pilwakot. Saat ini laporan yang disampaikan kubu Soemarmo-Zuber masih ditelaah Panwas.
Menurut Ketua Panwaslu Kota, Muhammad Amin, pasangan yang diusung PDIP, Demokrat dan Nasdem ini datang tidak bersamaan. Hendi datan ke Panwaslu pada Minggu (6/9), sedangkan Ita sehari setelahnya.
“Pak Hendi sudah memenuhi panggilan untuk klarifikasi Minggu (6/9) kemarin, sementara Mbak Ita tadi (Senin) pukul 13.00 datang ke kantor,” kata Amin saat dihubungi metrosemarang.com, Senin (7/9) siang.
Amin menegaskan bahwa pihaknya tetap memproses kasus tersebut. Sampai sekarang, Panwas masih melakukan sejumlah kajian, termasuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi.
Ditambahkan Amin, jika barang bukti dan keterangan dari sejumlah saksi masih masih kurang, pihaknya akan memberikan waktu dua hari untuk penambahan saksi baru baik dari pelapor maupun pihak terlapor. “Pasti kami proses sesuai ketentuan yang berlaku. Itu juga untuk menentukan pelanggarannya masuk ke ranah administrasi atau pidana,” tandas Amin.
Hendi-Ita dilaporkan tim kuasa hukum Marmo-Zuber pada Jumat (4/9). Ada empat dugaan pelanggaran yang dialamatkan pada paslon ini beserta tim suksesnya. Di antaranya dugaan money politic di Tegalsari dan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan Ita saat menyambangi sebuah pameran di Java Mall. 
Sumber : http://metrosemarang.com/hendi-ita-sudah-temui-panwaslu-untuk-klarifikasi-dugaan-pelanggaran-kampanye

Sabtu, 13 Juni 2015

VIDEO TUTORIAL PENGAWASAN PILKADA 2015

Video Tutorial Pengawasan Pilkada 2015 diunduh disini https://www.facebook.com/charlynapoerba/videos/1098360446844257/